Permenkes No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji

98artikel pmk no 15 thn 2016Tahun ini ada yang istimewa dari pelayanan kesehatan haji Indonesia, pasalnya saat ini sudah ada peraturan yang mengatur masalah Istitha’ah kesehatan. Pada tahun-tahun sebelumnya, batasan istitha’ah kesehatan memang belum ditetapkan dalam peraturan, jadinya parameter istitha’ah dalam kesehatan menjadi tidak jelas. Jamaah haji yang notabene tidak mampu secara kesehatan bisa lolos berhaji sampai tanah suci.

Allah Swt berfirman :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran : 97)

Ayat di atas menginformasikan kepada kita, bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah mengerjakan haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu (istithâ’ah), baik fisik maupun materi dan aman dalam perjalanan. Permenkes No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji mengatur tentang seluk beluk istitha’ah dari segi kesehatan. Salah satu peraturan yang baru adalah jamaah dengan gagal ginjal stadium 4 dengan program hemodialisa atau cuci darah maupun CAPD tidak bisa berangkat haji. Secara lengkap, Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji  merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

  1. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorhagic luas;
  2. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat;
  3. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totaly Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

Untuk download Permenkes No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji, bisa diambil di sini.

Secara lengkap akan saya tulis salinan Permenkes No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji di bawah ini.

ΜΕΝΤΕRΙ ΚΕSΕΗΑΤΑΝ REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2O16
TENTANG ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji sejak dini;
b. bahwa pembinaan kesehatan jemaah haji sejak dini ditujukan untuk mewujudkan istithaah kesehatan jemaah haji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang Istithaah kesehatan jemaah haji;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557 1);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8),
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan No 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Menkes/Per/ XI/ 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 877);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan.
  2. Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
  3. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
  4. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian – kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif.
  5. Pembinaan Istithaah Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan Pemeriksaan Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jemaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.
  6. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/kota adalah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi yang selanjutnya disebut PPIH Embarkasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji pada saat pelaksanaan operasional ibadah haji di Embarkasi,
  8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Bidang Kesehatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji pada saat pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Embarkasi.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2

Pengaturan Istithaah Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Terhadap Jemaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di wilayahnya.
(2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.

BAB II
PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI
Pasal 5

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Pasal 6

(1) Pemeriksaan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. tahap pertama;
b. tahap kedua; dan
c. tahap ketiga.
(2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
(3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan.
(4) Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan status kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi atau tidak Risiko Tinggi.
(2) Status Kesehatan Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan bagi Jemaah Haji dengan kriteria:

a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
b. memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

 Pasal 8

(1) Penetapan Status Kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji.
(2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I.

Pasal 9

(1) Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
(2) Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.
b. Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan.
c. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk Sementara; atau
d. Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji.

 

Pasal 10

(1) Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup.
(2) Penentuan tingkat kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu Jemaah Haji.
(3) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

Pasal 11

Jemaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

a. berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
b. menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak memenuhi syarat Istithaah sementara dan/atau tidak memenuhi syarat Istithaah.

 

Pasal 12

Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

a. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
b. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Melitus Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
c. Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
d. Psikosis Akut;
e. Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi;
f.  Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau –
g. Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Pasal 13

Jemaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat Istithaah Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Jemaah Haji dengan kriteria:

a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorhagic luas;
b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat;
c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totaly Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

 

Pasal 14

(1) Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
(2) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.
(3) Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dengan status istithaah tidak memenuhi syarat sementara dan status istithaah tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Rekapitulasi hasil penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dilaporkan kepada kepala daerah kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menetapkan status kesehatan Jemaah Haji laik atau tidak laik terbang.
(2) Jemaah Haji yang ditetapkan tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan kondisi yang tidak memenuhi-standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan International.
(3) Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan.

Pasal 16

(1) Penetapan status Jemaah Haji tidak laik terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Kelaikan Terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan. (2) Berita Acara Kelaikan Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir III terlampir.
(3) Berita Acara Kelaikan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan kepada ketua PPIH Embarkasi.

BAB III
PEMBINAAN DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI
Pasal 17

(1) Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.
(2) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mempersiapkan Istithaah Kesehatan Haji.
(3) Jenis dan metode Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, dan manasik kesehatan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan periode pelaksanannya, Pembinaan dalam rangka istithaah Kesehatan Jemaah Haji terdiri atas:
a. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa tunggu; dan
b. Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah haji masa keberangkatan;
(2) Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program kesehatan di kabupaten/kota, antara lain keluarga sehat, pencegahan penyakit menular, Posbindu penyakit tidak menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.
(3) Pembinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 19

(1) Pembinaan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap seluruh Jemaah Haji setelah memperoleh nomor porsi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 20

(1) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Jemaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan.
(2) Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jemaah Haji dengan penetapan :
a. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji;
b. memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji dengan pendampingan; atau
c. tidak memenuhi syarat Istithaah Kesehatan Haji untuk sementara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Haji dilaksanakan sesuai standar teknis pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 22

(1) Setiap kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji harus dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi kesehatan haji.

BAB VI
KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN
Pasal 23

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
a. Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MADELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 550

 

3 thoughts on “Permenkes No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s