PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA vol 1

Dalam Akun pribadi perawat di member area, ada satu menu tentang PKB. Member Area memang belum lama diperkenalkan, jadi banyak anggota PPNI yang tidak tahu fungsinya. PKB merupakan salah satu upaya perawat untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI guna memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Registrasi yang telah mengalami masa kadaluarsa. Era sebelum tahun 2019, PKB dilakukan ketika mendekati masa berlaku STR habis. Padahal kalau dilihat dari pedomannya tidaklah demikian adanya. PKB dilakukan setiap tahun sekali dan akan diverivikasi dari team verivikasi DPW PPNI setiap akhir tahun. Sebelumnya PKB bisa diperoleh dengan 100% dari seminar, tapi tidak demikian bila mengacu pada pedoman yang dibuat PPNI. Kali ini saya akan mencoba menyalin file pedoman dari PPNI agar anggota PPNI bisa mengerti tentang bagaimana PKB akan dilaksanakan

Sebelum lanjut ke tulisan, bagi yang menginginkan file pdf tentang PKB, bisa didownload di sini.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pelayanan keperawatan merupakan Pelayanan profesional, sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan salah satunya dari kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang- Undang RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan pada psl 63 ayat (4) yang menyatakan : Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan  ilmu  kedokteran  atau  ilmu  keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Praktik profesional perawat sebagai ciri utama profesi, diharapkan tetap dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya guna mempertahankan standar praktik profesional yang tinggi, sehingga masyarakat dapat menerima haknya untuk memperoleh pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Untuk menjamin kualitas pelayanan serta melindungi masyarakat, perlu dikembangkan sistem kredensial guna memastikan bahwa setiap perawat, program atau lembaga pelayanan keperawatan / kesehatan berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses kredensial pada umumnya dilakukan oleh suatu badan regulator profesi yang bersifat independen. Untuk mendukung pelaksanaan proses kredensial tersebut, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin peningkatan kemampuan profesional perawat, agar kinerjanya memenuhi tuntutan Standar Profesi Keperawatan.

Undang Undang no 36 th 2009 pasal 24 ayat (2) menyatakan : Ketentuan mengenai kode etik  dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Sementara itu,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No. HK.02.02/MENKES/148/1/ 2010 Tentang : Izin dan Penyelanggaraan Praktik Perawat, pasal 12 ayat 2 yang menyatakan: Perawat dalam menjalankan Praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkernbangan Ilmu pangetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau organisasi profesi.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam rumusan Kerangka Kerja Kompetensi bagi Perawat Indonesia telah menetapkan Pengembangan Profesional sebagai ranah ke tiga, sesuai dengan standar kompetensi global yang ditetapkan oleh International Council of Nurses (ICN). Dalam ranah tersebut, salah satu elemen kompetensi yang harus dimiliki perawat adalah melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi perawat, bertanggung jawab dalam menetapkan sistem dan pedoman guna memelihara dan meningkatkan profesionalisme anggotanya agar tetap akontabel dan terjaga standar kinerjanya guna meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya, dan kesehatan pada umumnya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab PPNI terhadap anggotanya berupa menetapkan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.

Tujuan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat

Tujuan umum

Tersedianya panduan untuk pelaksanaan proses kredensial serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi perawat Indonesia.

Tujuan khusus :

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan untuk :

  1. pelaksanaan proses kredensial bagi perawat
  2. penyusunan rencana pengembangan keprofesian bagi perawat
  3. pemberian Satuan    Kredit    Profesi    (SKP)    bagi     perawat    yang    telah     berupaya mengembangkan dirinya
  4. penatalaksanaan PKB Perawat Indones

SISTEM KREDENSIAL PERAWAT

Pengertian dan Tujuan :

Kredensial merupakan proses untuk menjamin kualitas dan melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa individu, program, institusi atau jasa yang diberikan memenuhi standar. Proses kredensial dilaksanakan oleh badan regulator independen yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Tujuan utama kredensialing adalah untuk melindungi masyarakat dengan memastikan tingkat kompetensi professional untuk menjamin kepedulian terhadap hak-hak pasien / klien.

Cakupan sistem kredential

Proses kredensial mencakup : Regiatrasi, Sertifikasi, Lisensi, dan Akreditasi.

Di Indonesia, saat ini kredensial diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, yang perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan organisasi profesi, dalam hal ini PPNI.

REGISTRASI

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya ( Peraturan Menteri Kesehatan no 1796/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang REGISTRASI TENAGA KESEHATAN )

Menurut Permenkes no 1796 tahun 2011 tersebut, setiap orang yang bekerja sebagai perawat di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Untuk memperoleh STR, perawat harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi, Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh MTKI setelah yang bersangkutan lulus uji kompetensi.

Uji kompetensi dilakukan oleh MTKI melalui MTKP di Perguruan Tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir.

MTKP dibentuk dan diangkat oleh MTKI dengan pertimbangan Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Program Studi Keperawatan yang akan meluluskan, bersama Perguruan Tingginya mengajukan permohonan uji kompetensi kepada MTKI melalui Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi (MTKP) sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi.

Sertifikat kompetensi diberikan pertama kali sesuai tanggal kelahiran perawat yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi perawat dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat (PKB PERAWAT INDONESIA). Partisipasi perawat dalam PKB PERAWAT INDONESIA dinyatakan dalam perolehan Satuan Kredit Profesi.

Sesuai Permenkes 1796 th 2011, untuk dapat memperpanjang sertifikat kompetensi dalam rangka re registrasi, setiap perawat wajib mengumpulkan minimal 25 SKP selama 5 tahun.

Mekanisme dan kebijakan PPNI dalam memberikan rekomendasi guna perpanjangan Sertifikat kompetensi dalam rangka Re-Registrasi, sebagai berikut:

    1. Rekomendasi diberikan kepada anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI Pusat sesuai hasil Munas 2010 dan terdaftar sejak 2012. Untuk perawat lulusan setelah th 2012, keanggotaan dihitung sejak tahun
    2. Surat Rekomendasi diberikan oleh PPNI Propinsi berdasarkan pendelegasian dari PPNI Pusat dengan memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI
    3. SKP yang diakui adalah SKP PPNI yang dikeluarkan sejak th 2011
    4. Setiap tahun pada bulan kelahiran yang bersangkutan, setiap perawat mengisi laporan evaluasi diri dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedoman terlampil
    5. Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke sekretariat PPNI Propinsi untuk diverifikasi oleh evaluator PKB Perawat Indonesia yang ditetapkan melalui SK PPNI pusat.
    6. Setelah diverifikasi, evaluator PKB PPNI Propinsi memasukkan data hasil evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP setahun) ke Sistim Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI. Jika perolehan SKP kurang dari 5, maka evaluator PPNI Propinsi memberikan umpan balik pertama kepada yang bersangkutan melalui PPNI Kabupaten / kota untuk mendapatkan pembinaan/pengarahan. Pada akhir 3 tahun pertama PPNI Kab/Kota harus memberikan umpan balik kedua kepada anggotanya/PPNI Komisariat apabila perolehan SKP kurang dari 15, dan membantu mencarikan solusi agar pada tahun ke lima, dapat tercapai 25
    7. Setiap akhir lima tahun, evaluator PKB PPNI Propinsi melakukan verifikasi data evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Pengurus PPNI Propinsi untuk dimasukkan ke SIM-K.
    8. Pengurus PPNI Propinsi, atas nama PPNI Pusat memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke MTKP guna memperpanjang Sertifikat
    9. Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi rekomendasi perpanjangan Sertifikat kompetensi yang telah dikeluarkan, untuk dilaporkan ke PPNI Pusat

Sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila:

    1. masa berlaku habis
    2. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;
    3. atas permintaan yang bersangkutan; atau
    4. yang bersangkutan meninggal dunia.

Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan oleh MTKI, berlaku secara nasional, dengan masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi.

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk dapat bekerja sebagai perawat di Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR.

Pedoman PKB PERAWAT INDONESIA dan penentuan SKP akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III tentang PKB PERAWAT INDONESIA.

Pada masa transisi, perawat yang telah memiliki Surat Ijin Perawat (SIP) dan/atau Surat Izin Kerja (SIK) serta Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Bagi perawat yang memiliki SIP dengan masa berlaku berakhir paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya kebijakan ini, kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR sesuai kebijakan PMK 1796 th 2011..

Bagi perawat yang belum memiliki SIP/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik, yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Permohonan STR dilakukan secara kolektif melalui Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tingkat Propinsi.,

SERTIFIKASI :

Sertifikasi merupakan suatu proses pengakuan kompetensi profesional seseorang, yang ditandai dengan pemberian sertifikat .

Keperawatan sebagai profesi dituntut menjamin kualitas pelayanannya, serta menjamin bahwa setiap anggotanya mempunyai kompetensi yang senantiasa dipelihara dan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi merupakan kewajiban setiap perawat untuk melakukannya. PPNI sebagai organisasi profesi memfasilitasi anggotanya melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.

Secara umum tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan   kebutuhan  masyarakat, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, pedoman PKB Perawat Indonesia ini diuraikan pada Bab III.

LISENSI

Lisensi adalah ijin legal yang diberikan oleh pemerintah kepada individu untuk dapat melakukan praktik profesinya. Di Indonesia, lisensi untuk perawat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No HK.02.021 MENKES /148/1 /2010 Tentang : Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau berkelompok,  Setiap Perawat yang menjalankan praktik mandiri, wajib memiliki SIPP.  Perawat yang menjalankan praktik mandiri berpendidikan minimal Diploma III Keperawatan SIPP dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan berlaku selama STR masih berlaku.

Untuk memperoleh SIPP, perawat harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan melampirkan:

    1. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
    2. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
    3. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
    4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
    5. Rekomendasi dari PPNI

Permohonan rekomendasi untuk memperoleh SIPP dengan menggunakan form A (terlampir) Pengurus PPNI Kabupaten / Kota setelah menilai kelayakan melaksanakan praktik mandiri, memberikan rekomendasi permohonan SIPPdengan form B (terlampir)

Rekomendasi dibuat rangkap 3 (tiga), untuk pemohon, untuk propinsi (sebagai laporan) dan pertinggal.

Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi rekomendasi permohonan SIPP yang dikeluarkan di wilayah propinsinya, dan dilaporkan ke Pengurus Pusat PPNI.

AKREDITASI :

Akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga dan program pelatihan keperawatan yang menunjukkan bahwa lembaga atau program pelatihan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PPNI.

Akreditasi lembaga pelatihan:

Setiap lembaga pelatihan keperawatan diharapkan memenuhi kriteria standar penyelenggara pelatihan keperawatan yang meliputi :

Standar 1. Organisasi dan Administrasi

Standar 2: Sumber Daya Manusia

Standar 3: Peserta pelatihan

Standar 4: Rancangan Program Pendidikan

Standar 5: Sumber Materi/bahan dan Fasilitas

Standar 6: Catatan dan Laporan

Standar 7: Evaluasi

(Standar Penyelenggara Pelatihan terlampir)

Akreditasi program pelatihan

Akreditasi program pelatihan dilakukan dengan mengevaluasi kurikulum dan Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) / Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP).

Format Kurikulum dan GBPP / RBPP terlampir.

Lanjut baca : Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PKB Perawat Indonesia vol 2

Satu respons untuk “PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA vol 1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.