PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA vol 2

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) perawat. Sebelum membaca bab ini, sebaiknya baca dulu bab sebelumnya, agar bisa berkesinambungan. Silakan klik link berikut ini untuk membukan bab sebelumnya. PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA vol 1 .

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

A. Pengertian

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi, guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan dapat berupa pengalaman memberikan asuhan keperawatan, mengikuti pendidikan/ pelatihan, menulis artikel, melakukan penelitian ataupun publikasi karya ilmiah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini sesuai UU no 36 th. 2009 tentang Kesehatan pasal 27 yang menyatakan : Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

B. Tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia

Secara umum tujuan PKB perawat Indonesia adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan.

Tujuan khusus pendidikan keprofesian berkelanjutan bagi perawat adalah:

  1. Memelihara dan    meningkatkan    kemampuan   profesional    perawat       sesuai    standar kompetensi nasional dan global
  2. Terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan kompetensi profesional secara terus

C. Bentuk PKB Perawat Indonesia

Kegiatan PKB perawat Indonesia mencakup beberapa bentuk:

  1. Kegiatan praktik profesional : Memberikan pelayanan keperawatan, baik berupa praktek di institusi pelayanan kesehatan maupun praktek mandiri diluar institusi, serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat
  2. Pendidikan berkelanjutan : mengikuti temu ilmiah,seminar, workshop,
  3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Meneliti, Publikasi hasil Penelitian di jurnal, Menulis artikel di jurnal, Menulis buku
  4. Pengabdian masyarakat: Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk- bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana, terlibat aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan

D.Prinsip PKB Perawat Indonesia

Prinsip PKB perawat Indonesia adalah:

  1. Setiap perawat harus mempunyai rencana pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu keprofesiannya. Rencana pengembangan diri dilakukan dengan mengisi form C (terlampir)
  2. PKB Perawat merupakan kegiatan mandiri dengan ciri “self directed” dan “practice based”
  3. PKB perawat merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI dalam rangka perpanjangan sertifikat guna registrasi ulang (STR) atau lisensi (SIPP)
  4. PKB perawat harus didasarkan pada motivasi dasar :
    1. Keinginan memberikan pelayanan terbaik bagi klien
    2. Memenuhi Kewajiban sesuai standar profesi
    3. Mencegah kejenuhan, dan mendapatkan kepuasan diri dengan berkembangnya kemampuan sesuai dengan jenjang karier

E.Ketentuan Umum

Ketentuan umum PKB perawat Indonesia adalah:

  1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi PPNI dalam rangka registrasi ulang, lisensi,
  2. Bukti seseorang melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian bagi Perawat dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh organisasi profesi
  3. Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sekurang kurangnya 25 SKP dalam 5 tahun, terdiri dari :
    1. Kegiatan praktik profesional 10 – 20 %
    2. Pendidikan berkelanjutan 40 – 80 %
    3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 0 – 20 %
    4. Pengabdian masyarakat 0 – 20 %

SATUAN KREDIT PROFESI

Berdasarkan Permenkes 1796 th 2011, untuk perpanjangan STR, setiap perawat harus memiliki 25 SKP (100%). Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

A.Kegiatan praktik professional : 10 – 20 % ( 2,5 – 5 SKP / 5 tahun)

  1. Pengalaman kerja mengelola pasien secara langsung selama 1 tahun = 1 SKP Dibuktikan dengan : Surat Keterangan atasan yang berwenang bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai perawat yang memberikan pelayanan langsung ke pasien di fasilitas pelayanan kesehatan
  2. Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik : 1 tahun = 0,5 SKP (Rasional : pembimbing dari institusi pendidikan tidak melakukan total patient care Dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan institusi pelayanan tempat bimbingan klinik dilakukan
  3. Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan: 1 tahun = 0,5 SKP (Rasional: pengelola tidak melakukan asuhan keperawatan langsung) Dibuktikan dengan : SK atasan yang berwenang bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

B.Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan perlu dicapai sebesar 40-80 % atau diihargai 10–20 SKP dalam 5 th.

a. Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan pendidikan berkrelanjutan ditentukan berdasarkan:

    • materi dalam kegiatan tersebut (harus ada materi keperawatan)
    • penyaji materi/narasumber (minimal 50 % narasumber / fasilitator adalah perawat yang memiliki kepakaran di bidang yang diampunya
    • tingkat kegiatan dapat bersifat lokal/nasional/internasional
    • jumlah jam efektif yang digunakan selama kegiatan
    • peran kepesertaan dapat berperan sebagai peserta/moderator/nara sumber/fasilitator dan panitia.

b. Kriteria lingkup Lokal, Nasional dan internasional

Kegiatan dihargai pada tingkat Lokal apabila:

(a).Peserta berasal dari 1 (satu) atau 2 (dua) propinsi

(b).Kegiatan membahas isu kesehatan dan atau keperawatan yang terjadi di propinsi terkait, dan hubungannya dengan masalah nasional. Untuk lingkup lokal, SKP dapat diberikan oleh PPNI Propinsi maupun PPNI Pusat.

Kegiatan dihargai pada tingkat Nasional, apabila:

(a).Peserta berasal dari lebih dari (dua) propinsi

(b).Kegiatan mengangkat masalah kesehatan dan atau keperawatan di beberapa propinsi atau masalah nasional

(c). Pembicara diakui oleh PPNI kompeten sesuai bidangnya ( sesuai ketentuan terlampir)

(d).Bila kegiatan merupakan pelatihan yang menyangkut standar kompetensi yang bersifat nasional.

Untuk lingkup nasional, SKP diberikan oleh PPNI Pusat

Internasional :

(a) Bila seminar / temu ilmiah mengangkat masalah yang ada keterkaitan dengan masalah / isue internasional atau Pelatihan mengikuti standar internasional

(b) Ada pembicara yang merupakan pakar dari negara lain

(c) Bahasa pengantar : disamping bahasa Indonesia, juga bahasa asing

(d) Pelatihan diikuti di luar.

Untuk lingkup internasional, SKP diberikan oleh PPNI Pusat

Ketentuan pemberian Satuan Kredit Profesi

1) Satuan Kredit Profesi untuk Peserta

Jumlah Jam

SKP Peserta

Lokal / Nasional

Internasional

≤ 10 jam

1

2

>10 – 30 jam

2 3
> 30 – 60 3

4

> 60 – 90

4 5

> 90 – 120

5

6

> 120 – 150 6

7

> 150 – 210

7 8

> 210 – 270

8 9

>270 – 330

9

10

> 330 – 390 10

11

> 390 – 450 11

12

> 450 12

13

Peran kepesertaan lain

Nasional

Internasional
Nara sumber /Instruktur 3 SKP 5 SKP
Moderator 2 SKP 3 SKP
Panitia / fasilitator 2 SKP 3 SKP

 Catatan : Dalam komponen ini, maksimal 5 SKP dimungkinkan diperoleh dari SKP yang diberikan oleh PPNI Propinsi.

C. Pengembangan Ilmu Pengetahuan : 0 – 20 % ( 0 – 5 SKP )

Kegiatan Peran SKP
Meneliti Peneliti utama

Anggota

3 SKP / penelitian

1 SKP / penelitian

Publikasi hasil penelitian:

–   Jurnal Nasional

 

 

 

–  Jurnal Internasional

 

–  Penulis utama

–  Penulis anggota

 

 

–  Penulis utama

–  Penulis anggota

 

1  SKP

0,5 SKP

 

 

2  SKP

1 SKP

Menulis artikel di Jurnal

– Jurnal Nasional

 

 

– Jurnal Internasional

 

 

–  Penulis utama

–  Penulis anggota

 

–  Penulis utama

–  Penulis anggota

 

1 SKP

0,5 SKP

 

2 SKP

1 SKP

  Penelitian akan dinilai oleh PPNI Pusat bersama kolegium terkait dan SKP diberikan oleh PPNI Pusat

D. Pengabdian masyarakat (0 – 20 %)

1) Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial, penanggulangan bencana, anggota pokja kegiatan

  • Ketua = 1 SKP per kegiatan
  • Anggota = 0.5 SKP per kegiatan Dibuktikan dengan :

Surat Keputusan atau Surat tugas dari atasan yang berwenang

Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan

2) Menjadi pengurus aktif di PPNI :

  • Pengurus harian : 1 SKP / th
  • Pengurus Pleno : 0,5 SKP / th

Apabila ada Kelebihan SKP dari satu periode (5 tahun), tidak dapat ditabung untuk periode berikutnya

PENATALAKSANAAN

A.Penyelengaraan Pelatihan, Workshop, Seminar :

Penilaian kelayakan penyelenggaraan

    1. Paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dimulai, penyelenggara mengajukan proposal kepada PPNI Pusat untuk seminar, workshop tingkat nasional dan internasional serta pelatihan serta kepada PPNI Propinsi untuk seminar dan work shop tingkat lokal /
    2. Proposal dikirim dengan melampirkan:
      • Kurikulum pelatihan
      • Daftar Riwayat Hidup pembicara dan atau fasilitator
    3. PPNI bersama ikatan / himpunan akan mengkaji proposal dan menilai kelayakan penyelenggaraan. Untuk proposal yang masuk ke PPNI propinsi, apabila Ikatan / Himpunan belum terbentuk di propinsi tsb, maka proposal dikaji oleh tim penilai yang terdiri dari minimal 3 orang perawat yang memiliki kepakaran dalam bidang
    4. Dalam waktu paling lambat satu minggu setelah proposal diterima, PPNI harus sudah memberikan jawaban atas permohonan
    5. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kegiatan, penyelenggara harus sudah mengirimkan daftar nama peserta, berikut Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI sebagai persyaratan untuk diprosesnya SKP
    6. Bagi peserta yang on site (mendaftar di hari H), dalam waktu 3 hari, penyelenggara harus sudah melaporkan ke PPNI, untuk dimasukkan ke dalam on line system
    7. Untuk SKP yang diberikan oleh propinsi, maka dalam waktu paling lambat 5 hari setelah kegiatan selesai, pengurus propinsi harus melaporkan kegiatan dan daftar peserta ke PPNI Pusat. Rekomendasi dan mekanismenya

B. Pembiayaan

No Jumlah Jam Biaya (dalam ribuan)
Nasional Internasional
1 ≤10 jam 750 1.500
2 >10 – 30 1.250 1.750
3 > 30 – 60 1.750 2.500
4 > 60 – 90 2.500 3.000
5 > 90 – 120 2.750 4.000
6 > 120 – 150 3.250 5.000
7 > 150 – 210 4.000 6.000
8 > 210 – 270 5.000 7.000
9 >270 – 330 5.750 8.000
10 > 330 – 390 6.500 9.000
11 > 390 – 450 7.250 10.000
12 > 450 8.000 15.000

Institutional fee penyelenggaraan:

  1. Pelatihan oleh badan kelengkapan diatur dalam aturan organisasi,
  2. Institusi di luar PPNI yang bekerjasama dengan PPNI : Seminar/ workshop/Pelatihan : sesuai MOU yang disepakati

C.Pelaporan Perolehan SKP

1. Individu perawat membuat laporan evaluasi diri pelaksanaan kegiatan PKB PERAWAT INDONESIA sesuai dengan yang diikutinya, dengan menggunakan form D (terlampir), mencakup

    1. Kegiatan praktik profesional
    2. Pendidikan berkelanjutan
    3. Pengembangan Ilmu
    4. Pengabdian masyarakat

2. Proses pelaporan selanjutnya lihat pada penjelasan tentang

3. Batasan nilai kredit minimal 5 SKP/ tahun

Program kegiatan PKB PERAWAT INDONESIA dapat diselenggarakan baik oleh PPNI, ikatan / himpunan perawat yang sudah disahkan oleh PP PPNI maupun lembaga lain di luar PPNI yang telah mendapat pengesahan/ akreditasi dari Pengurus Pusat PPNI. Para perawat dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya dengan catatan bahwa minimal 80 %

dari total SKP yang dipersyaratkan harus diperoleh dari program PKB PERAWAT INDONESIA yang diselenggarakan / diakui oleh PPNI PP PPNI

PENUTUP

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat diperlukan oleh perawat guna merencanakan pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu keprofesiannya, serta oleh sarana kesehatan untuk meningkatkan kompetensi perawat, motivasi dan karir profesional perawat yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di sarana kesehatan bagi tenaga perawat., sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya komitmen pemerintah, pimpinan sarana kesehatan, organisasi profesi serta para perawat guna terlaksana dan kesinambungan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini.

Satu respons untuk “PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA vol 2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.